MODUL RESMI DUE DILIGENCE PAJAK VERIFIKASI KEASLIAN BPE (BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK) DAN NTPN (NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA) PANDUAN PROFESIONAL – AUDIT AWAL DOKUMEN PAJAK DISUSUN UNTUK: PT JASA KONSULTAN KEUANGAN STANDAR: AUDIT CEPAT – INVESTIGASI AWAL DOKUMEN KLIEN

MODUL RESMI DUE DILIGENCE PAJAK
VERIFIKASI KEASLIAN BPE (BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK) DAN NTPN (NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA)
PANDUAN PROFESIONAL – AUDIT AWAL DOKUMEN PAJAK
DISUSUN UNTUK: PT JASA KONSULTAN KEUANGAN
STANDAR: AUDIT CEPAT – INVESTIGASI AWAL DOKUMEN KLIEN

1. Pendahuluan

Dalam praktik konsultasi pajak dan due diligence perusahaan, dua dokumen yang paling sering diperiksa adalah:

BPE → Bukti Lapor Pajak
NTPN → Bukti Bayar Pajak

Kedua dokumen ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa kewajiban pajak klien telah:

Dilaporkan ke sistem pajak
Dibayar ke kas negara

Namun dalam praktik, banyak kasus ditemukan:

BPE palsu
NTPN editan
bukti bayar yang tidak sesuai SPT
pembayaran pajak milik pihak lain digunakan ulang.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur due diligence pajak yang sistematis dan profesional.

2. Definisi Dasar Dokumen Pajak

2.1 BPE – Bukti Penerimaan Elektronik

BPE adalah dokumen yang diterbitkan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah wajib pajak berhasil mengirimkan SPT.

Fungsi BPE:

bukti bahwa SPT telah diterima sistem pajak
bukti formal pelaporan pajak.

Contoh SPT yang menghasilkan BPE:

SPT Masa PPN
SPT Masa PPh 21
SPT Masa PPh 23
SPT Masa PPh Final
SPT Tahunan.

Namun penting dipahami:

BPE bukan bukti pembayaran pajak.

2.2 NTPN – Nomor Transaksi Penerimaan Negara

NTPN adalah nomor unik yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara ketika pajak dibayar melalui:

bank persepsi
sistem billing pajak
kanal pembayaran resmi negara.

Fungsi NTPN:

bukti bahwa dana pajak telah masuk ke kas negara
bukti validasi pembayaran pajak.

3. Hubungan BPE dan NTPN

Dalam sistem administrasi pajak Indonesia terdapat dua proses berbeda:

1. Pelaporan Pajak

Hasilnya:

BPE

2. Pembayaran Pajak

Hasilnya:

NTPN

Keduanya tidak selalu muncul bersamaan.

4. Kasus Pajak Kurang Bayar

Jika suatu SPT menunjukkan status kurang bayar, maka harus terdapat tiga komponen berikut:

1. ID Billing

Kode pembayaran pajak yang dibuat sebelum pembayaran.

2. NTPN

Nomor transaksi penerimaan negara setelah pembayaran berhasil.

3. Nilai Pembayaran

Jumlah pembayaran harus sama dengan nilai kurang bayar dalam SPT.

Jika salah satu tidak ada, maka kewajiban pajak belum lengkap.

5. Struktur Pemeriksaan Due Diligence Pajak

Dalam praktik audit dokumen klien, pemeriksaan dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap 1 – Verifikasi BPE

Tujuan tahap ini adalah memastikan SPT benar-benar dilaporkan.

Hal yang diperiksa:

Nomor BPE
NPWP wajib pajak
Nama wajib pajak
Jenis SPT
Masa pajak
Tahun pajak
Status SPT
Saluran pelaporan
Tanggal diterima sistem.

Struktur nomor BPE normal

Contoh format:

BPE-62528/CT/KPP.0506/2026

Keterangan:

Komponen	Arti
BPE	jenis dokumen
angka	nomor penerimaan
CT	sistem Coretax
KPP.xxxx	kode kantor pajak
tahun	tahun penerimaan

Tahap 2 – Verifikasi NTPN

Langkah berikutnya adalah memastikan pajak telah dibayar.

Karakteristik NTPN

panjang ±16 karakter
kombinasi huruf dan angka
bersifat unik.

Contoh:

A7F3D9L2K8M4C1P6

Data yang harus cocok

NTPN
tanggal pembayaran
jenis pajak
masa pajak
nilai pembayaran.

Tahap 3 – Sinkronisasi SPT dan Pembayaran

Ini tahap paling penting dalam due diligence pajak.

Periksa apakah:

Komponen	Harus Sama
jenis pajak	sama
masa pajak	sama
tahun pajak	sama
nilai kurang bayar	sama dengan pembayaran
NPWP	sama

Jika tidak sama, maka kemungkinan:

pembayaran pajak milik periode lain
pembayaran pajak milik WP lain
dokumen manipulasi.

6. Indikator Dokumen Pajak Palsu

Dalam pengalaman audit pajak, dokumen palsu sering memiliki tanda berikut.

1. Nomor BPE tidak sesuai pola sistem

2. Kronologi tanggal tidak logis

Contoh:

masa pajak Februari
BPE diterbitkan Februari.

Padahal pelaporan biasanya bulan berikutnya.

3. Layout dokumen tidak konsisten

Contoh:

font berubah
titik dua tidak sejajar
jarak baris tidak sama.

4. Data tidak sinkron

Contoh:

jenis pajak berbeda dengan transaksi
masa pajak tidak sesuai kegiatan.

5. Dokumen hanya berupa gambar

Dokumen pajak resmi biasanya berupa:

file PDF dari sistem pajak.

Jika hanya:

foto
screenshot
scan ulang

dokumen harus dianggap belum terverifikasi.

7. Prosedur Verifikasi Profesional

Untuk memastikan dokumen pajak benar-benar valid, konsultan pajak biasanya melakukan langkah berikut:

Langkah 1

Minta PDF asli BPE.

Langkah 2

Minta bukti pembayaran pajak.

Langkah 3

Cocokkan:

NPWP
masa pajak
jenis pajak
nilai pembayaran.

Langkah 4

Pastikan pembayaran memiliki NTPN valid.

8. Standar Keputusan Due Diligence

Setelah verifikasi, dokumen pajak diklasifikasikan menjadi tiga status.

Status 1 – TERVERIFIKASI

Jika:

BPE valid
NTPN valid
nilai pembayaran sesuai SPT.

Status 2 – BELUM TERVERIFIKASI

Jika dokumen hanya berupa:

screenshot
foto
file yang tidak berasal dari sistem.

Status 3 – TERINDIKASI TIDAK VALID

Jika ditemukan:

ketidaksesuaian data
nomor dokumen tidak logis
kronologi tidak sesuai aturan pajak.

9. Pentingnya Due Diligence Pajak

Pemeriksaan dokumen pajak sangat penting dalam beberapa kondisi berikut:

audit perusahaan
akuisisi bisnis
pemeriksaan investor
due diligence keuangan
penerimaan klien baru oleh konsultan pajak.

Kesalahan verifikasi dapat menyebabkan:

risiko pajak
sanksi administrasi
sengketa pajak.

10. Kesimpulan

Dalam sistem administrasi pajak Indonesia berlaku prinsip berikut:

BPE → bukti pelaporan pajak
NTPN → bukti pembayaran pajak

Jika suatu SPT menunjukkan kurang bayar, maka harus terdapat:

ID Billing
NTPN
nilai pembayaran yang sama dengan kurang bayar SPT

Namun penting dipahami:

BPE dan NTPN masih dapat dipalsukan jika hanya berupa gambar atau dokumen editan.

Oleh karena itu, verifikasi yang benar harus dilakukan melalui:

sinkronisasi dokumen
pemeriksaan logika pajak
validasi data pembayaran.

BPE dan NTPN: Cara Membedakan Bukti Lapor dan Bukti Bayar Pajak Secara Akurat

Panduan Due Diligence Pajak Profesional

Penulis: Widi Prihartanadi
Institusi: PT Jasa Konsultan Keuangan

Ringkasan Inti

Dalam administrasi pajak Indonesia terdapat dua dokumen yang sangat penting dalam proses verifikasi kepatuhan pajak perusahaan:

BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)
→ bukti bahwa SPT telah dilaporkan ke sistem pajak

NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
→ bukti bahwa pajak telah dibayar dan masuk ke kas negara

Apabila suatu SPT menunjukkan status kurang bayar, maka dokumen yang wajib tersedia adalah:

Komponen	Fungsi
ID Billing	kode pembayaran pajak
NTPN	nomor transaksi penerimaan negara
Nilai pembayaran	harus sama dengan nilai kurang bayar dalam SPT

Tanpa ketiga komponen tersebut, kewajiban pajak dianggap belum lengkap secara administrasi.

Sistem Administrasi Pajak Indonesia

Administrasi pajak Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem digital pelaporan dan pembayaran pajak.

Proses pajak terdiri dari dua tahap utama:

Pelaporan Pajak
Pembayaran Pajak

Setiap tahap menghasilkan dokumen yang berbeda.

BPE: Bukti Pelaporan Pajak

BPE diterbitkan ketika wajib pajak berhasil mengirimkan SPT melalui sistem pajak.

Contoh jenis SPT yang menghasilkan BPE:

Jenis SPT	Keterangan
SPT Masa PPN	laporan pajak pertambahan nilai
SPT Masa PPh 21	laporan pemotongan pajak karyawan
SPT Masa PPh 23	laporan pemotongan pajak jasa
SPT Masa PPh Final	laporan pajak final
SPT Tahunan	laporan pajak tahunan badan / pribadi

Struktur BPE

Nomor BPE biasanya mengikuti pola:

BPE-xxxxx/CT/KPP.xxxx/Tahun

Contoh:

BPE-62528/CT/KPP.0506/2026

Penjelasan struktur:

Bagian	Arti
BPE	jenis dokumen
angka	nomor penerimaan
CT	sistem Coretax
KPP.xxxx	kode kantor pajak
tahun	tahun penerimaan

NTPN: Bukti Pembayaran Pajak

NTPN adalah nomor unik yang muncul ketika pajak dibayar melalui sistem penerimaan negara.

Pembayaran pajak biasanya dilakukan melalui:

bank persepsi
sistem billing pajak
kanal pembayaran resmi negara.

Karakteristik NTPN:

Karakteristik	Penjelasan
panjang	sekitar 16 karakter
format	kombinasi huruf dan angka
sifat	unik untuk setiap transaksi

Contoh:

A7F3D9L2K8M4C1P6

Hubungan BPE dan NTPN

Banyak wajib pajak mengira bahwa jika sudah ada BPE, maka pajak sudah selesai.

Padahal kedua dokumen memiliki fungsi yang berbeda.

Dokumen	Fungsi
BPE	bukti pelaporan pajak
NTPN	bukti pembayaran pajak

Jika SPT menunjukkan status nihil atau lebih bayar, maka tidak diperlukan pembayaran pajak.

Namun jika SPT menunjukkan kurang bayar, maka pembayaran wajib dilakukan.

Prosedur Verifikasi Pajak

Dalam praktik pemeriksaan dokumen pajak, konsultan biasanya melakukan tiga tahap verifikasi.

Tahap 1: Verifikasi BPE

Langkah pemeriksaan awal adalah memastikan bahwa SPT benar-benar dilaporkan.

Data yang diperiksa:

Data	Tujuan
Nomor BPE	memastikan dokumen pelaporan
NPWP	memastikan identitas wajib pajak
Nama wajib pajak	kesesuaian identitas
Jenis SPT	jenis pajak yang dilaporkan
Masa pajak	periode pajak
Tahun pajak	tahun laporan
Status SPT	normal atau pembetulan
Tanggal penerimaan	waktu laporan diterima sistem

Tahap 2: Verifikasi NTPN

Jika terdapat pajak kurang bayar, langkah berikutnya adalah memeriksa bukti pembayaran.

Data yang harus cocok:

Komponen	Penjelasan
NTPN	nomor transaksi pembayaran
tanggal pembayaran	waktu pembayaran
jenis pajak	jenis pajak yang dibayar
masa pajak	periode pajak
nilai pembayaran	jumlah pembayaran

Tahap 3: Sinkronisasi SPT dan Pembayaran

Ini adalah tahap paling penting dalam pemeriksaan pajak.

Bandingkan:

Data	Harus Sama
jenis pajak	sama
masa pajak	sama
tahun pajak	sama
nilai pembayaran	sama dengan nilai kurang bayar
NPWP	sama

Jika tidak sama, maka kemungkinan terjadi:

pembayaran pajak milik periode lain
pembayaran pajak milik wajib pajak lain
kesalahan administrasi.

Indikator Dokumen Pajak Tidak Valid

Dalam praktik pemeriksaan dokumen pajak, terdapat beberapa indikator yang sering ditemukan.

Indikator umum

Indikator	Penjelasan
format nomor BPE tidak sesuai	tidak mengikuti pola sistem
kronologi tanggal tidak logis	masa pajak tidak sesuai tanggal BPE
layout dokumen tidak konsisten	jarak teks berubah
data tidak sinkron	NPWP atau masa pajak berbeda
dokumen hanya berupa gambar	bukan file sistem

Dokumen pajak resmi biasanya berasal dari file PDF sistem, bukan foto atau screenshot.

SOP Internal Verifikasi Pajak

Berikut contoh prosedur standar yang dapat digunakan oleh tim konsultan.

SOP Verifikasi Dokumen Pajak

Tahap	Prosedur
1	menerima dokumen pajak dari klien
2	memeriksa format dan struktur BPE
3	memeriksa data identitas wajib pajak
4	memeriksa masa pajak dan kronologi waktu
5	memeriksa bukti pembayaran
6	mencocokkan nilai pembayaran dengan SPT
7	menyimpulkan status verifikasi dokumen

Checklist Audit Pajak (1 Halaman)

Checklist Verifikasi Dokumen Pajak

No	Pemeriksaan	Status
1	BPE tersedia	✔ / ✖
2	nomor BPE sesuai format	✔ / ✖
3	NPWP sesuai	✔ / ✖
4	masa pajak sesuai	✔ / ✖
5	jenis pajak sesuai	✔ / ✖
6	status SPT sesuai	✔ / ✖
7	NTPN tersedia	✔ / ✖
8	nilai pembayaran sesuai	✔ / ✖
9	dokumen berasal dari sistem	✔ / ✖
10	data pajak sinkron	✔ / ✖

Pentingnya Due Diligence Pajak

Verifikasi dokumen pajak sangat penting dalam beberapa situasi:

pemeriksaan laporan keuangan
proses investasi
akuisisi perusahaan
pemeriksaan internal perusahaan.

Kesalahan verifikasi dapat menyebabkan:

risiko pajak
sanksi administrasi
sengketa pajak.

FAQ

Apakah BPE berarti pajak sudah dibayar?

Tidak. BPE hanya menunjukkan bahwa SPT telah dilaporkan.

Apa bukti bahwa pajak telah dibayar?

Bukti pembayaran pajak adalah NTPN.

Apakah BPE dan NTPN bisa dipalsukan?

Dokumen dapat dimanipulasi jika hanya berupa gambar atau file editan. Oleh karena itu diperlukan verifikasi menyeluruh.

Apakah SPT nihil membutuhkan NTPN?

Tidak. NTPN hanya diperlukan jika terdapat pajak yang harus dibayar.

Referensi

Regulasi administrasi perpajakan – Direktorat Jenderal Pajak
Sistem penerimaan negara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Prosedur pembayaran pajak melalui sistem billing nasional

Kerangka Audit Forensik Pajak

Metode Investigasi Dokumen BPE dan NTPN dalam Proses Due Diligence Perusahaan

Disusun oleh: Widi Prihartanadi
Institusi: PT Jasa Konsultan Keuangan

I. Pendahuluan

Dalam proses pemeriksaan kepatuhan perpajakan suatu perusahaan, dua dokumen yang paling sering menjadi dasar pemeriksaan adalah:

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) → bukti bahwa laporan pajak telah disampaikan.
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) → bukti bahwa pembayaran pajak telah diterima oleh negara.

Kedua dokumen ini sering menjadi dasar penilaian awal terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan, terutama dalam proses:

pemeriksaan laporan keuangan
pengambilalihan perusahaan
penilaian investasi
pemeriksaan internal perusahaan.

Namun dalam praktik ditemukan berbagai kondisi seperti:

laporan pajak disampaikan tetapi pajak belum dibayar
pembayaran pajak tidak sesuai dengan laporan
dokumen pembayaran tidak sesuai dengan masa pajak
dokumen yang disampaikan tidak berasal dari sistem resmi.

Karena itu diperlukan kerangka audit forensik perpajakan yang sistematis dan dapat diterapkan secara cepat.

II. Prinsip Dasar Sistem Administrasi Pajak

Administrasi pajak nasional diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam praktiknya terdapat dua proses utama:

Tahap	Hasil Dokumen
Pelaporan pajak	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
Pembayaran pajak	Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Kedua dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

III. Struktur Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik

BPE memuat data utama yang berkaitan dengan laporan pajak.

Elemen	Penjelasan
Nomor BPE	nomor penerimaan laporan
Nomor pokok wajib pajak	identitas wajib pajak
Nama wajib pajak	identitas badan atau orang pribadi
Jenis laporan pajak	jenis pajak yang dilaporkan
Masa pajak	periode pajak
Tahun pajak	tahun laporan
Status laporan	normal atau pembetulan
Tanggal penerimaan	waktu laporan diterima sistem

Struktur nomor BPE biasanya mengikuti pola tertentu yang dihasilkan oleh sistem administrasi pajak.

IV. Struktur Dokumen Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak menghasilkan nomor transaksi yang disebut NTPN.

Karakteristik NTPN:

Karakteristik	Keterangan
panjang nomor	sekitar enam belas karakter
format	kombinasi huruf dan angka
sifat	unik untuk setiap transaksi pembayaran

Nomor ini menunjukkan bahwa dana pajak telah tercatat dalam sistem penerimaan negara.

V. Hubungan Laporan Pajak dan Pembayaran Pajak

Tidak semua laporan pajak memerlukan pembayaran.

Contohnya:

Status laporan	Kewajiban pembayaran
Nihil	tidak ada pembayaran
Lebih bayar	dapat diajukan restitusi
Kurang bayar	wajib dilakukan pembayaran

Apabila suatu laporan pajak menunjukkan kurang bayar, maka harus tersedia tiga unsur berikut:

Unsur	Fungsi
Kode pembayaran	dasar transaksi pembayaran
NTPN	bukti transaksi penerimaan negara
Nilai pembayaran	harus sama dengan nilai kurang bayar dalam laporan

Apabila salah satu unsur tersebut tidak tersedia, maka kewajiban perpajakan belum lengkap.

VI. Tahapan Audit Forensik Dokumen Pajak

Kerangka audit forensik dilakukan melalui tiga tahap utama.

Tahap Pertama: Pemeriksaan Dokumen Laporan Pajak

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen BPE.

Hal-hal yang diperiksa antara lain:

Pemeriksaan	Tujuan
nomor BPE	memastikan laporan diterima sistem
identitas wajib pajak	kesesuaian identitas
jenis pajak	kesesuaian jenis laporan
masa pajak	kesesuaian periode
tahun pajak	kesesuaian periode laporan
status laporan	memastikan jenis laporan

Tahap Kedua: Pemeriksaan Dokumen Pembayaran Pajak

Pada tahap ini diperiksa bukti pembayaran pajak.

Data yang harus sesuai meliputi:

Elemen	Kesesuaian
NTPN	nomor transaksi pembayaran
tanggal pembayaran	waktu pembayaran
jenis pajak	kesesuaian dengan laporan
masa pajak	periode yang dibayar
nilai pembayaran	jumlah pembayaran

Tahap Ketiga: Sinkronisasi Laporan dan Pembayaran

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa laporan dan pembayaran pajak saling berkaitan.

Hal yang diperiksa:

Elemen	Harus Sama
jenis pajak	sama
masa pajak	sama
tahun pajak	sama
nilai pembayaran	sama dengan kurang bayar
identitas wajib pajak	sama

Apabila terdapat perbedaan, maka kemungkinan terjadi:

kesalahan administrasi
pembayaran pajak periode lain
pembayaran pajak milik pihak lain.

VII. Indikator Dokumen yang Perlu Diverifikasi Lebih Lanjut

Dalam praktik pemeriksaan, beberapa indikator berikut sering ditemukan:

Indikator	Keterangan
format dokumen tidak konsisten	kemungkinan dokumen tidak berasal dari sistem
kronologi waktu tidak sesuai	masa pajak tidak sesuai dengan tanggal laporan
data identitas tidak sinkron	nama dan nomor pajak tidak sesuai
dokumen hanya berupa gambar	bukan dokumen asli dari sistem

Dalam kondisi tersebut diperlukan pemeriksaan lanjutan.

VIII. Prosedur Standar Verifikasi Pajak

Untuk memastikan keabsahan dokumen pajak, tim konsultan biasanya melakukan langkah berikut:

menerima dokumen pajak dari perusahaan
memeriksa struktur dokumen laporan pajak
memeriksa kesesuaian identitas wajib pajak
memeriksa kronologi masa pajak
memeriksa dokumen pembayaran pajak
mencocokkan nilai pembayaran dengan laporan
menyusun kesimpulan verifikasi.

IX. Format Checklist Pemeriksaan Pajak

No	Pemeriksaan	Hasil
1	dokumen BPE tersedia	✔ / ✖
2	nomor BPE sesuai	✔ / ✖
3	identitas wajib pajak sesuai	✔ / ✖
4	masa pajak sesuai	✔ / ✖
5	jenis pajak sesuai	✔ / ✖
6	NTPN tersedia	✔ / ✖
7	nilai pembayaran sesuai	✔ / ✖
8	kronologi waktu logis	✔ / ✖
9	dokumen berasal dari sistem	✔ / ✖
10	laporan dan pembayaran sinkron	✔ / ✖

X. Peran Audit Forensik Pajak dalam Due Diligence

Audit forensik perpajakan berperan penting dalam beberapa kegiatan strategis perusahaan, antara lain:

pemeriksaan kepatuhan pajak perusahaan
proses pengambilalihan usaha
penilaian investasi
pemeriksaan internal perusahaan.

Melalui proses ini dapat diidentifikasi lebih awal berbagai potensi risiko perpajakan.

XI. Penutup

Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara merupakan dasar penting dalam sistem administrasi perpajakan.

Prinsip utama yang perlu dipahami adalah:

Dokumen	Fungsi
BPE	bukti pelaporan pajak
NTPN	bukti pembayaran pajak

Apabila suatu laporan pajak menunjukkan kurang bayar, maka harus tersedia:

kode pembayaran
nomor transaksi penerimaan negara
nilai pembayaran yang sesuai dengan laporan.

Melalui kerangka audit forensik ini, proses verifikasi dokumen pajak dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan akurat.

Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar yang membawa kebaikan serta keberkahan.
Aamiin Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Bersama

PT Jasa Laporan Keuangan
PT Jasa Konsultan Keuangan
PT BlockMoney BlockChain Indonesia

“Accounting Service”

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Cara Cerdas untuk Akuntansi Solusi Bidang Usaha / jasa: –

AKUNTANSI Melayani
– Peningkatan Profit Bisnis (Layanan Peningkatan Profit Bisnis)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan Dan Akuntansi, Uji Tuntas)
– KONSULTAN pajak(PAJAKKonsultan)
– Studi Kelayakan (Studi Kelayakan)
– Proposal Proyek / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru

– Jasa Digital PEMASARAN(DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM(DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI(DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah : 0877 0070 0705 / 0811 808 5705 Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id